Proses Penggantian KTP Biasa Jadi e-KTP Hanya Dua Minggu

Bandung - Plt Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan proses penggantian KTP (Kartu Tanda Penduduk) biasa menjadi e-KTP (KTP elektronik) memakan waktu dua minggu.

"Prosesnya dua minggu untuk penggantian KTP," ujar Irman kepada wartawan usai menghadiri sosialisasi e-KTP di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Selasa (19/4/2011).

Rencananya, e-KTP akan berlaku untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun, pemilik e-KTP diharuskan melakukan perpanjangan untuk 5 tahun ke depan. Untuk perpanjangan, masa pembuatannya relatif lebih singkat.

"Kalau untuk perpanjangan relatif cepat, cukup 5 menit. Karena kan datanya pasti sudah ada, tinggal diprint saja KTP-nya," ungkap Irman.

Rencananya e-KTP mulai bisa berjalan pada Agustus mendatang di Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan ada daerah yang pelayanan pembuatan e-KTP-nya lebih dari Agustus.

"Kita agendakan Agustus ini pelayanan sudah mulai bisa dilakukan. Tapi mungkin tidak serentak. Karena misalnya ke Papua, pasti butuh waktu lebih lama untuk menyiapkan semuanya," jelasnya.

Pemerintah pusat sendiri menganggarkan Rp 6,679 triliun pada 2010-2012 untuk program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Di mana pada 2010, dianggarkan Rp 384 miliar untuk pemutakhiran data di semua kabupaten dan kota, serta penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan) di 329 kabupaten dan kota.

2011, dianggarkan Rp 2,468 triliun untuk penerbitan NIK di 168 kabupaten dan kota, serta penerapan e-KTP di 197 kabupaten dan kota.

Kemudian di 2011, dialokasikan Rp 3,827 triliun untuk penerapan e-KTP di 300 kabupaten dan kota.

Untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data dalam penerapan e-KTP, jadi tanggungjawab pemerintah pusat. Kemudian pemerintah provinsi, berkewajiban melakukan sosialisasi mulai dari tingkat pemerintah provinsi hingga masyarakat, supervisi dan monitoring evaluasi, serta koordinasi dan konsultasi ke pusat.

Terakhir, pemerintah kabupaten atau kota di antaranya wajib menyediakan genset di tempat pelayanan e-KTP, memobilisasi penduduk ke tempat pelayanan e-KTP, dan menyediakan tenaga teknis pelayanan e-KTP minimal empat orang di setiap tempat pelayanan.

Dirjen Dukcapil : e-KTP Indonesia Masih Lebih Murah

JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman mengklaim ongkos pembuatan e-KTP atau KTP elektronik yang akan diterbitkan Kementerian  Dalam  Negeri tahun ini lebih murah, jika dibandingkan e-KTP di negara-negara lain. Menurutnya, total biaya proyek pembuatan e-KTP sebesar Rp. 6,3 triliun untuk penerbitan sekitar 160-170 juta lembar KTP.

Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka rata-rata setiap e-KTP yang diterbitkan nanti hanya seharga Rp. 35.000. "Bayangkan kalau dibandingkan dengan Malaysia harganya sampai Rp. 85.000 per KTP dan Jerman Rp. 450.000 dalam waktu yang sama," katanya, Jumat (13/5/11).

Irman menjelaskan kapasitas cip yang ada di dalam e-KTP memang berbeda. E-KTP Malaysia dilengkapi cip berkapasitas 32 kilobita, sedangkan e-KTP Indonesia hanya berkapasitas 8 kilobita. Namun, e-KTP Indonesia sudah dilengkapi dengan teknologi interface yang bisa diterapkan untuk memperluas penggunaan e-KTP untuk aplikasi-aplikasi lain.

Lebih jauh Irman mengatakan secara teknologi kapasitas cip lebih besar memang tidak dibutuhkan. Harganya juga lebih mahal. Jika cip berkapasitas 32 kilobita yang digunakan, anggaran yang dibutuhkan bisa berlipat menjadi Rp 16 triliun. Negara lainnya yaitu Cina, justru menggunakan yang berkapasitas 4 kilobita. Ini karena KTP Cina tidak merekam sidik jari di dalamnya. Sementara, Jerman menggunakan cip berkapasitas 16 kilobita.

Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan penggunaan cip 4 kilobita sempat dipertimbangkan dalam rencana awal pembuatan e-KTP. "Ketika didiskusikan lagi oleh tim teknis dari 15 kementerian dan lembaga akhirnya sepakat pakai 8 kilobita," katanya. Alasannya gambar sidik jari yang direkam akan lebih tajam sehingga lebih mudah dibaca.

Sebelumnya, kementerian melakukan studi pembuatan e-KTP di Cina, India, Malaysia, Jerman, dan beberapa negara lain. Gamawan mengatakan Jerman juga baru memulai pembuatan e-KTP. Negara itu juga melakukan studi ke Indonesia dan meminta Indonesia melakukan studi serupa ke Jerman.

Menurut pertimbangan tim teknis, e-KTP di Cina dinilai cukup bagus karena menggunakan cip di lembar KTP, tetapi tanpa rekaman sidik jari. India merekam sidik jari, tapi rekaman ini tidak disimpan di dalam lembar KTP karena tidak ada cip. "Kita ini jauh lebih bagus karena menggabungkan keduanya," kata Irman. Sementara, Malaysia juga menggabungkan cip dan rekaman sidik jari, tetapi belum dilengkapi teknologi interface.

Hanya saja Jerman melaksanakan program penerbitan e-KTP untuk 70 juta penduduk selama enam tahun. Kementerian Dalam Negeri menargetkan 170 juta lembar e-KTP diterbitkan hanya dalam waktu dua tahun. Menteri mengatakan minimal jam kerja untuk melayani perekaman sidik di setiap kecamatan adalah 10 jam per hari, tujuh hari seminggu, sejak proyek perekaman dimulai.

Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki rekaman data penduduk hasil pemutakhiran tahun lalu sehingga penduduk akan diminta untuk memverifikasi data, sebelum sidik jarinya direkam. Perekaman rata-rata mengambil waktu dua menit, tetapi dalam rencana dirancang selama empat menit.

Artinya jika dalam satu kecamatan dibekali dengan dua alat perekam sidik jari, dalam satu jam mampu merekam 30 sidik jari dan 300 per hari jika waktu kerja minimal 10 jam. Waktu perekaman direncanakan 100 hari di 2011 sehingga diperkirakan 30.000 jiwa akan terekam sidik jarinya di setiap kecamatan. Ini sesuai dengan jumlah penduduk rata-rata kecamatan, yaitu 30.000 jiwa.

Menteri mengatakan sistem perekaman sidik jari dan pencatatan data di kecamatan nanti akan terhubung secara online dengan database kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri yang berada di Kalibata, Jakarta sehingga data penduduk dari pencatatan itu akan selalu diperbarui secara realtime.

e-KTP dan AFIS (automatic fingerprint identification system)

  

 

Pendahuluan

 Guna menutup munculnya data ganda yang rawan dimanfaatkan untuk kejahatan, Polri mulai menerapkan sistem terpadu pendataan berbasis sidik jari. Sistem terpadu ini dikelola oleh INAFIS atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, yang merupakan sebuah sistem identifikasi database yang merekam setiap individu warganegara Indonesia, tak terkecuali bayi yang baru lahir sudah terekam kehadirannya lewat sistem ini. Sistem ini bekerja dengan mengambil semua sampel sidik jari warganegara secara terpadu dalam satu sistem pengelolaan agar birokrasi pendataan menjadi lebih efisien.
AFIS merupakan terobosan baru dalam teknologi kepolisian, sebagai transfer teknologi ilmu daktiloskopi yang selama ini masih menggunakan sistem manual. Kesadaran akan pentingnya pengidentifikasian untuk memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti terorisme, pembobolan bank via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan. Sudah beberapa contoh identifikasi berkali-kali membantu kepolisian dalam mengungkap mozaik kasus-kasus sulit, seperti kasus bom Bali I tahun 2002 dimana dari sebuah onggokan logam nomor rangka ranmor bisa menyusun puzzle terorisme tingkat internasional. Terakhir, kasus kepemilikan KTP ganda milik gembong teroris Asia Tenggara, Dulmatin, membuat teknologi AFIS diyakini sebagai salah satu solusi identifikasi bukan saja bagi pihak kepolisian namun instansi-instansi yang ikut memanfaatkannya.
Seiring dengan arus globalisasi yang juga menyeret teknologi kepada perkembangan inovasi industrinya, membuat tindak kejahatan semakin beragam modusnya sehingga lumrah apabila banyak kasus kejahatan belum bisa terungkap dengan cepat, salah satu penyebabnya adalah polisi belum mengimbanginya dengan teknologi yang maju pula. Teknologi kepolisian sekarang kebanyakan adalah teknologi yang dikhususkan untuk menghadapi massa seperti teknologi menghadapi unjuk rasa, GPS, peralatan anti-teror, teknologi lalu lintas, dan lain-lain. Sedangkan teknologi di bidang penyidikan reskrim belum berkembang secara signifikan, hal ini disebabkan kepolisian sebagai penyidik belum memiliki bank data berbasis sidik jari dari setiap penduduknya untuk dibandingkan dengan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara, padahal diketahui sidik jari merupakan sistem identifikasi paling kuno namun efektif untuk pemecahan kasus kejahatan.
Penggunaan sidik jari pada jaman dahulu oleh para kaisar Cina dipakai untuk mengesahkan dokumen perjalanan, sampai akhirnya Sir Henry Faulds menjadi orang pertama yang menemukan sidik jari sebagai tanda pengenal diri (1880). Ia mengatakan bahwa pola yang ada di bagian bawah jari tangan ini akan menjadi hal terpenting dalam mengidentifikasi dan menyelidikan tindak kejahatan yang terjadi (Lee, 2007: 117). Dalam KUHP, sidik jari merupakan komponen utama yang harus dicari oleh seorang penyidik. Sidik jari merupakan barang bukti yang efektif sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHAP, karena melalui identifikasi sidik jari maka kekeliruan dalam pembuktian di persidangan dapat dihindari (Sitompul, 2005: 33).
Oleh sebab itu, kedepannya nanti INAFIS dapat menjadi muara berbagai macam pendataan yang terkait warganegara, yang selama ini dilakukan juga oleh berbagai instansi pemerintahan. Diharapkan semua sidik jari penduduk Indonesia dapat disimpan dalam satu database sidik jari nasional dan ini akan menunjang program transformasi KTP nasional yang hanya memiliki satu single identification number (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK) untuk satu warganegara. SIN ini kelak akan berwujud sebuah kartu pintar (smart card) layaknya ATM yang lengkap dengan chip yang mencatat semua sejarah kehidupan pemiliknya, baik biodata maupun catatan kriminal yang pernah dilakukannya selama hidup.

Dukungan INAFIS Mewujudkan e-KTP Berbasis Sidik Jari

Untuk menjadi bank data sidik jari nasional, maka Polri pun melengkapi peralatan AFIS-nya dengan telah memasang jaringan VPN-IP di 31 Polda jajaran, dengan kemampuan bandwindth sebesar 62 Kbps share (dibagi dengan unit lain selain INAFIS). Lalu Polri merangkul kerjasama dengan Depdagri dalam mendukung SIN berbasis sidik jari. Polri yang selama ini melakukan identifikasi sidik jari untuk keperluan SIM, SKCK, dan catatan kriminal lainnya akan menggandeng penggunaan KTP sebagai komponen utama mewujudkan SIN untuk satu warganegara. Dimana nantinya setiap warganegara yang hendak membuat KTP diwajibkan mengisi formulir bersama yang memuat foto diri dan 10 sidik jari untuk sinyalemen formulir. Kemudian akan diadakan verifikasi check duplikasi berdasarkan sidik jari melalui INAFIS server dan Depdagri server yang telah terhubung secara on-line sehingga nantinya dari masing-masing server yang terhubung dapat memberitahukan bahwa akses SIN dapat dilakukan bagi pemohon KTP baru, lalu apabila terdapat pemohon KTP lama yang berniat mengganti baru melalui cara-cara tidak bertanggungjawab (merubah identitas diri) dapat diketahui dari file sidik jari yang telah tersimpan sebelumnya. Kalau tidak ada masalah, maka si warganegara dapat memiliki kartu INAFIS dan KTP sekaligus.
Jika menilik dari semangat kerjasama ini, ada beberapa hal yang ingin didapat dari adanya e-KTP ini yaitu adanya rekam jejak warganegara dalam hal medical record, criminal record, daftar keluarga, dan lainnya dalam satu kartu (smart card). Namun apabila verifikasi hanya bisa dilakukan oleh Depdagri dan kepolisian maka beberapa lokasi rawan kejahatan tingkat tinggi masih belum bisa menggunakan fasilitas e-KTP ini seperti hotel, bank, rumah sakit, atau perpustakaan. Ini disebabkan untuk memuat data yang dikehendaki sebagai rekam jejak harus memiliki kemampuan chip yang memadai pula. Apabila chip yang dipakai sebagai e-KTP berkapasitas rendah, maka hanya sebagian data saja yang terekam dalam chip tersebut. Kalau sudah begini, maka e-KTP hanyalah sebatas identitas diri saja layaknya KTP biasa, namun keunggulannya sidik jari sudah terekam dalam bank data. Padahal dalam UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, chip e-KTP harus memuat data tentang peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (lihat pasal 64 ayat (3) dan pasal 1 ayat (17) UU No.23/2006).
Dalam upayanya melaksanakan program akselerasi pengembangan INAFIS sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/37/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Proja Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat, maka Polri berupaya mengembangkan teknologi AFIS ini ke seluruh Polda jajaran bahkan sampai ke Polres dan Polsek. Untuk tahun 2009, sistem ini akan diimplementasikan di seluruh Polda, dua tahun kedepan giliran Polres, dan dua tahun berikutnya menjangkau Polsek, sehingga diharapkan 2013 seluruh jajaran kepolisian sudah terjangkau sistem AFIS ini.

Pengaruh Penerapan e-KTP Terhadap Profesionalisme Polri

Semangat penerapan INAFIS sebagai basis data sidik jari sangat berpengaruh pada perilaku profesionalisme personel Polri. Sarana AFIS yang cukup mahal menjadi kendala bagi penerapan sistem ini, apalagi ada beberapa daerah yang merasa belum siap untuk pengadaannya sehingga mendesak untuk ditunda atau dihapuskan kebijakan e-KTP ini (puspen.depdagri.go.id, 2010). Ada juga Polres/tabes yang sudah mengembangkan sistem ini bekerjasama dengan Pemda setempat seperti di Kepri, Jateng, Jatim, Jabar, DKI Jaya, atau Pontianak.
Profesionalisme Polri dalam menghadapi akselerasi transformasi kepolisian dituntut pada masih berkembangnya birokrasi primordial dalam pelayanan Polri kepada masyarakat, dimana budaya paternalistik turut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Dwiyanto dkk, 2006: 2). Sikap ingin dipuji oleh atasan, inovasi yang berlebihan (tidak akuntabel dan transparan), mempertahankan status quo, empire building (membina kekuasaan), dan lain-lain, masih menyertai semangat Polri untuk membangun INAFIS sebagai sentra database kependudukan.
Pemda akan berlomba-lomba memasukkan anggaran pengadaan e-KTP kedalam APBD-nya, sedangkan Polri mengharapkan anggaran pembangunan kekuatan yang berasal dari APBN untuk membangun INAFIS. Disatu sisi pengadaan e-KTP dapat memunculkan KKN baru, anggaran pengadaan dapat di mark-up (penggelembungan) oleh lembaga yang terkait dengan masalah ini. Sedangkan untuk membangun sistem AFIS, akhirnya banyak Polda atau Polres yang mengadakan sendiri (swadaya) sarana AFIS meskipun berjumlah ratusan juta.
Ini semua dilakukan agar oknum pejabat Polda atau Polres bisa mendapat nama dihadapan pimpinannya karena telah berhasil mengembangkan teknologi kepolisian tanpa harus ”meminta-minta” kepada Mabes Polri, akhirnya di tengah belum terpenuhinya anggaran Polri yang memadai dari pos APBN untuk pengadaan AFIS, beberapa fungsi kepolisian menjadi favorit untuk cepat mewujudkan keinginan dari sebagian anggota Polri, baik itu bersifat pribadi atau kelembagaan, sehingga kita mengenal istilah partisipasi masyarakat (parmas), partisipasi teman (parman), partisipasi kriminal (parmin) di lingkungan Polri yang dikelola oleh oknum Polri itu sendiri demi tercapainya tujuan akselerasi transformasi informasi tersebut (Muradi, 2009: 349).

Penutup

Keinginan Polri untuk mengimplementasikan INAFIS sebagai basis data kependudukan Indonesia sejatinya merupakan langkah maju bagi sistem pendataan kita. Apalagi dengan beberapa kerjasama yang dilakukan Polri dengan sejumlah instansi untuk mengadakan sarana AFIS agar dapat terhubung secara on-line, membuat tujuan Polri agar akselerasi transformasi Polri dapat diraih sehingga upaya Polri untuk memelihara kamtibmas dan mencegah kejahatan dapat terwujud. Namun implementasi ini dapat terkendala lantaran terjebak pembiayaan dan pilihan teknologi yang diterapkan.
Kebutuhan dana sebesar 6,7 trilyun rupiah untuk proyek pengadaan e-KTP dirasakan cukup fantantis dan terindikasi rawan mark-up. Database dalam chip yang seharusnya memuat seluruh rekam jejak individu, akan terhambat oleh kapasitas chip yang nantinya dapat dipenuhi oleh pembiayaan yang minim. Kemudian penerapan teknologi e-KTP ini diharapkan dapat memangkas birokrasi pada instansi lain yang diakses oleh masyarakat, bahwa sistem ini seharusnya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna (appropriate) mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan cukup lama (long life dan tidak mudah face out), efisien, aman, mudah dioperasionalkan dan murah pemeliharaannya, serta dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia dengan support yang selalu tersedia dan relatif cepat (Nuryanto, 2010).
Untuk itu keinginan Polri agar dapat membangun INAFIS sebagai pusat data sidik jari nasional yang terhubung dengan instansi-instansi terkait lainnya janganlah mengorbankan prinsip-prinsip profesionalisme Polri dalam upayanya menegakkan hukum. Polri yang mandiri bukan berarti setiap pejabatnya dituntut menghalalkan segala cara membangun kekuatan Polri dengan upaya yang tidak akuntabel dan transparan, namun lebih kepada mempertanggungjawabkan amanah rakyat untuk tidak berpihak pada kekuatan apapun (netral) dan pekerjaan yang tidak dilakukan secara amati